Senyum Salam Sapa Begitu Seharusnya!

Sebuah sapaan yang hangat bila anda berurusan dengan customer service sebuah bank.  Siapapun anda, berpakaian seperti apa anda, mereka akan tetap ramah dan hangat, mungkin begitulah Standar Operasional Prosedur  (SOP) yang mereka laksanakan.

“Selamat pagi Pak.. silakan berbelanja…”Sebuah sapaan yang akan anda terima bila berbelanja di toko swalayan.  Bukan supermarket besar tapi hanya sebuah minimarket yang mungkin letaknya juga jauh dari perkotaan.

Pun demikian pula bila anda mengisi BBM di SPBU.  Mereka akan melayani anda dengan begitu ramah. “Dimulai dari nol ya Pak..” seraya menunjuk tanda digital jumlah bbm yang anda beli.

Namun, anda akan heran bila berurusan dengan instansi pemerintah. Kebanyakan, walau tak semua, tak pernah anda jumpai keramahtamahan yang ditunjukkan seperti di bank, swalayan atau SPBU.  Anda akan dilayani dengan muka masam, kata-kata yang kurang ramah dan bahkan pelayanan yang terkadang menjengkelkan.  “Cari apa?!” pertanyaan ketus ditambah pelototan mata dari petugasnya.   Huh, mengerikan.  Tapi ya tidak semuanya demikian.

Apakah mereka kurang pendidikan?Tidak!. Untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil minimal anda memiliki pendidikan Diploma III.  Itu artinya PNS bukanlah orang yang tak berpendidikan.  Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi PNS harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan (Diklat Prajabatan) selama kurang lebih 1 bulan dengan materi-materi pilihan dan salah satunya adalah Pelayanan Prima yang mengedepankan Pelayanan Optimal dengan operator yang memiliki prinsip Senyum, Salam, Sapa.

Tapi anehnya, itu hanya sebatas pada saat pelaksanaan diklat.  Pada saat seorang alumni Diklat Prajabatan (PNS) berbaur dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya mereka akan tenggelam, mengikuti lingkungan birokrasi yang dikenal pongah selama ini.

Apa atau Siapa yang salah?Entahlah.  Inilah yang harus dibenahi.  Semua faktor menjadi pendukung bagi buruknya pelayanan yang diberikan pemerintah.  Padahal, dalam prinsip Good Governance ada tiga pilar penunjang yaitu Pemerintah sebagai leading sektor, Swasta dan Masyarakat sipil.  Bagaimana good governance ini berjalan lancar bila Pemerintah sebagai leader tidak melaksanakan perannya dengan baik bahkan justru tertinggal dengan pelayanan yang diberikan swasta.

Sudah saatnya pemerintah belajar dengan swasta dalam hal pelayanan masyarakat.  Bisa anda bayangkan seorang petugas bank bisa menyapa anda dengan hangat walau ia memulai pekerjaannya sebagai petugas bank hanya melalui serangkaian training khusus tapi efektif terhadap pelaksanaan tugasnya.  Pelaksanaan diklat prajabatan bagi CPNS tentunya menghabiskan uang negara yang cukup besar, sudah seharusnya tepat sasaran pula dalam menghadirkan PNS yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemerintah harus berbenah, masyarakat merindukan birokrasi yang hangat, yang bisa menjadi pelayan masyarakat, bukan menjadi sekelompok orang yang minta dilayani.
Seandainya diklat prajabatan hasilnya benar-benar dilaksanakan di lingkungan kerja yang sesungguhnya pelayanan pemerintah pasti akan meningkat seribu persen, percayalah…
Ini belum membahas untuk pemangku jabatan struktural dengan diklatpim yang tersendiri, bila efektif juga naik lagi jadi sepuluh ribu persen… Dahsyat!